Aspek Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Potensi Lokal Dalam Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota
Pendahuluan
Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota
Paradigma perencanaan pembangunan wilayah dan kota terus mengalami perkembangan sejak pendekatan pembangunan wilayah dan kota di rasa perlu sebagai suatu disiplin ilmu dalam menyelesaikan permasalahan perencanaan pembangunan dalam sistem sosial yang rumit. Karena masuk dalam public domain yang mengharuskan analisis yang bersifat komprehensif dan terkadang sulit melakukan pengukuran kinerja produk atas policy dalam jangka pendek, maka paradigma pendekatan ilmu perencanaan pembangunan wilayah dan kota menjadi ilmu yang bersifat multidiciplinary science (menyerap dari banyak pendekatan disiplin ilmu lain yang dapat menjelaskan dari banyaknya variabel yang rumit dalam sistem sosial yang rumit pula).
Perkembangan paradigma perencanaan pembangunan wilayah dan kota, dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Pendekatan perbaikan Lingkungan Fisik; muncul sebagai akibat dari adanya revolusi industri abad 18 di Inggris, dimana pendekatannya lebih menekankan pada aspek lingkungnan fisik. Beberapa aliran yang masuk dalam pendekatan ini diantaranya :
a. Perbaikan perumahan
b. Perbaikan lingkungan bangunan
c. Perencanaan tata ruang
Dari pendekatan yang meknistik dan teknis ini, perkembangan selanjutnya mengarahkan pada pendekatan yang mulai memperhatikan aspek sosial, dari yang semula deterministik ke pendekatan behaviour.
2. Pendekatan Preskriptif; adalah model perencanaan yang semata bukan hanya menekankan pada aspek memperbaiki , tetapi juga mempertimbangkan dimensi waktu masa depan.bebrapa aliran pemikiran, yang termasuk dalam mazhab pemikiran preskriptif sebagai berikut :
a. Comprehensive theory of planning, dengan tokohnya patric geddes, melalui productnya , berupa konsep “ masterplan”
b. Rational Theory
c. Incremental Theory
d. Historical Theory
e. Policy analysis Theory ; perencanaan yang berbasis pada kemampuan atau kapasitas/skill dari teknokrat sebagai perencanan melalui analisa yang berbasis science
f. Social Reform Theory; karena lingkup perencanaan domainnya adalah public, dan peran dari pemerintah sebagai pemegang otoritas perencanaan sangat kuat, maka peran dari pemerintah sangat dominan.
Model policy analysis dan reformasi sosial dikenalkan oleh friedman, dengan melihat aspek kowledge to action, atas dasar social action ; yaitu pedoman yang disusun sebagai upaya untuk memberikan arahan pembangunan kemasyarakatan. Jika model policy analysis cenderung konservatif, model reformasi sosial cenderung radical dan top down approach.
3. Pendekatan Deskriptif; karena pendekatan sebelumnya dipandang terlalu ke depan dan rasional , sehingga muncul pendekatan yang lebih menekankan pada kualitas dan peran obyekà bagaimana masyarakat memiliki peran dalam perencanaan dan tidak harus selalu rasionalistik. Beberapa aliran pemikiran dari pendekatan ini, diantaranya :
a. Extra rational à yang penting rasional untuk masyarakat
b. Intuitif à mengandalkan aspek intuisi
c. Holistik à berfokus pada perencanaan yang menyeluruh
d. Realistis yang bermutu
e. Kualitatif
f. Pembelajaran sosial (Social Learning)
g. Mobilisasi Sosial (Social Mobilization)
Mobilisasi sosial dan sosial learning, juga merupakan konsep yang dikembangkan oleh friedman. Dua model ini didasarkan pada aspek transformasi sosial, yaitu : proses transformasi pengetahuan, hak, kewajiban dan berbagai aspek yang menyangkut pembangunan kemasyarakatan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat menggunakannya untuk membangun. Dua pendekatan ini 2 pendekatan ini cenderung menganut proses bottom up planning, yang membedakan adalah, jika social learning cenderung conservative, pada social mobilization cenderung radikal.
Untuk menyederhanakan model dalam memahami paradigma perencanaan pembangunan wilayah dan kota sebagai interdiciplinary science atas kompleksitas sistem sosial, model dari Robert Park dalam Catanese dan Snyder : 1988, dapat dijelaskan sebagai berikut :
Tingkat Tatanan Dalam Sistem
Semua sistem sosial terdapat dalam kondisi fisik dan lingkungan tertentu yang membatasi dan sebagian menentukan sumber daya lain dari sistem tersebut. Tatanan fisik memberikan tatanan kehidupan atau tatanan biotik berkembang. Tatanan fisik dan biotik, selanjutnya akan membantu proses produksi dan perdagangan, sebagaimana masuk dalam aktivitas tatanan teknologi dan tatanan ekonomi. Stabilitas dan keamanan, sebagai bagian dari tatanan politik adalah sangat penting untuk hubungan ekonomi yang efisien. Pada saat yang sama, pengawasan pemerintah terhadap standar formal perilaku juga penting, sehingga menciptakan pengaturan terhadap perilaku yang disebut tatanan sosial. Akhirnya sistem-sistem nilai akan menciptakan tatanan moral yang disebut tatanan ideologis. Tatanan ini mengandung pandangan-pandangan serta praktek-praktek yang diyakini oleh setiap orang ataupun kelompok, dengan demikian akan memberikan motivasi kepada mereka dan memberikan arti bagi kehidupan mereka.
Peningkatan SDM Melalui Pendidikan Berbasis Potensi Wilayah
Dari analisa sumber daya mencoba menggabungkan konsep sumber daya dari aspek spasial dan pendekatan sumber daya dari analisa resourced based view (RBV). Dari sisi spasial, dikenal adanya 3 sumber daya yang terkait dengan pengembangan wilayah/kota, ketiga sumber daya tersebut adalah sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya buatan (SDB).
Model membangun sumber daya pada level nation
Pendidikan Berbasis Potensi Lokal
Seiring dengan diberlakukanya UU No. 32 tahun 2004. Tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), membawa dampak pada sektor pendidikan, dimana pendidikan di daerah sepenuhnya, menjadi tanggung jawab daerah, pemerintah pusat hanya bertanggung jawab pada sisi kurikulum nasional, evaluasi dan monitoring. Fakta ini menyebabkan, Dinas pendidikan harus dapat menggali semua potensi daerah, di dalam merumuskan strategi dan kebijakan pendidikan di daerahnya.
Faktor pembiayaan bidang pendidikan, sedikit banyak akan berpengaruh di dalam usaha penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, mengingat kemampuan dari setiap daerah, akan berbeda, kaitannya dengan alokasi dana DAU, yang masih dominan sebagai sumber pembiayaan utama. Dimana terdapat 3 (tiga) mekanisme alokasi dana bidang pendidikan, ketiga model tersebut adalah : (i) dana dekonsentrasi; (ii) dana yang langsung ke kabupaten/kota; dan (iii) dana yang langsung ke sekolah.
Pada sisi yang lain, Ada korelasi yang kuat antara usaha peningkatan mutu pendidikan dengan ketersediaan prasarana pendidikan di setiap jenjang pendidikan. Mengacu dari Renstra Depdiknas, yang menetapkan 3 strategi kebijakan dalam usaha peningkatan mutu pendidikan, yang meliputi :
1. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan;
2. Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing keluaran pendidikan; dan
3. Peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pengelolaan pendidikan.
Download File Lengkap
Tidak ada komentar:
Posting Komentar